logo

27 Jul 2018

Amien Rais: JK Sudah Kedaluwarsa

Amien Rais: JK Sudah Kedaluwarsa


posmetroinfo - Partai Perindo melakukan uji materi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Mereka menggugat Pasal 169 huruf n yang menghalangi Jusuf Kalla (JK) maju pada Pilpres 2019. Sementara JK pun jadi pihak terkait dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Kehormatan Patai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengatakan,JK sudah kedaluwarsa untuk urusan cawapres.

"Ya sudah kedaluawarsa. Sudah enggak mungkin," ujar ‎Amien Rais di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/7).

Menurut, Amien yang dimaksud kedaluwarsa ini adalah MK tidak akan secepat mungkin memutuskan uji materi yang dilakukan oleh Partai Perindo tersebut. Karena masih perlu tahapan-tahapan.

"Karena uji materi kan membutuhkan berminggu-minggu ya. Padahal tinggal beberapa hari lagi (pendaftaran capres-cawapres)," katanya.

Sementara Amien juga menyarankan sebaiknya JK menyerahkan saja ke generasi muda untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Namun itu hanya saran saja. Semuanya dikembalikan ke JK sendiri.

"Iya (menyerahkan ke tokoh muda). Tapi terserah Pak JK," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden JK melalui kuasa hukumnya Irman Putra Sidin menjadi pihak terkait dalam gugatan Undang-Undang Pemilu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. JK dalam hal ini menjadi pihak terkait gugatan yang diajukan Partai Perindo pada pertengahan Juli lalu.

"Kami kuasa hukum bapak JK baik selaku warga negara, selaku wapres, mantan wapres, selaku calon presiden, mengajukan diri ke MK untuk memberikan keterangan yang terkait mengenai perdebatan pasal 07 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan wapres, apakah dua periode atau ada tafsir konstitusional lain," kata Kuasa hukum JK, Irman Putrasiddin.

Menurut Irman, pengajuan sebagai pihak terkait itu dinilai penting mengingat JK menjadi orang yang berkepentingan langsung dengan gugatan tersebut. Irman sengaja tak mengajukan gugatan baru dengan alasan efesiensi waktu.

Alasan ini dilakukan, diakui Irman, lantaran tak ingin menutup mata jika terdapat sejumlah parpol yang ingin mencalonkan kembali JK dapat berpasangan dengan Jokowi pada Pilpres 2019.

Diketahui, Partai Perindo mengajukan uji materi ke MK , terkait Pasal 169 huruf (n) UU Pemilu, yang menjelaskan calon presiden dan wakil presiden tidak pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama.

Sebelum Perindo, gugatan dilayangkan oleh Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (Perak) dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS). Mereka mengajukan gugatan ke MK terkait UU Pemilu agar Jusuf Kalla bisa menjabat sebagai wapres di periode ketiga.

Para penggugat yang mengaku penggemar JK ini meminta agar MK menafsirkan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Namun akhirnya MK menolak gugatan itu karena menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon.‎ [jpc]

Loading...
under construction
loading...