logo

1 Jul 2018

Gerindra: Ada Ketum Parpol Dibalik Meroketnya Harga Bawang Putih?

Gerindra: Ada Ketum Parpol Dibalik Meroketnya Harga Bawang Putih?


posmetroinfo - Harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional mengalami kenaikan pasca Lebaran. Salah satunya harga bawang putih, dari Rp 22 ribu per kilogram (Kg) menjadi Rp 24 ribu per kilogram. 

Kenaikan harga ini disebabkan karena kelangkaan bawang putih yang beredar di pasar.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, naiknya harga dan kelangkaan bawang putih ini disebabkan karena ada kebijakan pembatasan kuota impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), sehingga pemerintah tidak mampu menyediakan kebutuhan nasional  bawang putih sebanyak 400 ribu ton pertahun atau 35 ribu ton perbulan.  

Sedangkan jumlah produksi dalam negeri hanya 6 persen atau sekitar 2 ribu ton per bulan dari kebutuhan nasional.

Arief menduga, pembatasan kuota impor ini sengaja dimainkan oleh mafia dan kartel bawang putih untuk memonopoli pasar. 

Bahkan, Arief mensinyalir, adanya salah satu ketua umum partai politik pendukung pemerintah di balik mafia dan kartel bawang putih. 

“Pembatasan kuota impor ini dimainkan mafia dan kartel bawang putih untuk monopoli pasar. Diduga ada ketua umum partai yang ikut mengatur dan bermain dalam hal ini," kata Arief melalui pesan elektroniknya, Minggu (1/7/2018).

Arief mengungkapkam, bawang putih yang diimpor dari Cina harga pokoknya hanya Rp 5 ribu per kilogram. Kemudian importir menambah biaya transportasi dan menambah laba sehingga harga jual ke pedagang jadi sekitar Rp 10 ribu per kilogram. 

Namun, karena ada pembatasan kuota, bawang putih jadi langka di pasar membuat harga tidak stabil dan cenderung naik sehingga konsumen harus membayar dua atau tiga kali lipat.  

“Seharusnya tidak perlu ada pembatasan kuota impor bawang putih, memang kebutuhan nasional kita cukup besar. Impor saja sesuai kebutuhan nasional, ini kok dibatasi kuotanya, ada apa?," ucap Arief penasaran. 

Arief menegaskan, tidak ada kerugian negara melalui impor bawang putih dengan sistem b to b bersama swasta, namun yang dirugikan adalah masyarakat. 

“Saya berharap Pak Jokowi mau mengkoreksi kebijakan kuota impor bawang putih,” pungkas Arief. [tsc]

Loading...
under construction
loading...