logo

12 Jul 2018

KPK Harus Usut Tuntas Kerugian Negara di Sektor Batu Bara Rp133 Triliun

KPK Harus Usut Tuntas Kerugian Negara di Sektor Batu Bara Rp133 Triliun


posmetroinfo -  Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara di sektor batu bara senilai Rp133,6 triliun. Adanya temuan tersebut hendaknya segera diusut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chaerudin, mendesak KPK maupun Polri untuk segera mengusut adanya temuan tersebut.

"Pada dasarnya batu bara merupakan energi kotor, bukan hanya dari segi sosial dan lingkungan, tetapi juga sistem memberi ruang besar bagi korupsi," katanya di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Ia melihat, terdapat indikasi praktik korupsi sepanjang rantai nilai batu bara. Seperti, banyak kasus korupsi yang sudah terungkap seputar perizinan dan kelalaian dalam menegakkan aturan di operasional pertambangan dan pascatambang.

Sebagai komoditas ekspor, lanjut Agus, tentunya banyak ditemukan indikasi kecurangan dari segi pelaporan yang menyebabkan hilangnya pemasukan negara dari segi royalti dan pajak.

Sedangkan dalam pemanfaatannya, ungkap dia, sebagai sumber tenaga listrik, terjadi banyak praktik pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat.

"Terutama dari sisi perolehan perizinan, penguasaan lahan serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan hidup dari PLTU Batu bara," terang dia.

Ia berharap, KPK maupun Polri untuk segera mengusut adanya temuan tersebut.

Dia juga mengingatkan, terdapat Nota Kesepahaman yang ditandatangani 20 kementerian dan tujuh lembaga negara pada 2014. Kesepakatan itu telah mendasari terbentuknya Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Minerba yang kini menjelma menjadi Korsup Energi.

Sejak 2014, KPK dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM telah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di 12 propinsi.

"Hal itu tentu dimaksudkan untuk mengawal perbaikan sistem dan kebijakan pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara," terang dia.

Indikasi Korupsi

Untuk diketahui, terdapat indikasi korupsi berdasarkan penelusuran ICW sejak 2006-2016 tentang transaksi batu bara sebesar Rp365,3 triliun.

"Transaksi ini berdampak adanya indikasi kerugian negara baik dari kewajiban perusahan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti sebesar Rp133,6 triliun,” kata Koordinator Divisi Riset ICW Firdaus Ilyasdi Jakarta, belum lama ini. 

Angka itu, kata dia, diperoleh berdasarkan kajian soal perbedaan angka penjualan yang tercatat dengan angka penjualan yang sebenarnya. Dia menyebut lebih rendahnya angka penjualan batu bara yang tercatat membuat potensi pemasukan negara lewat pajak dan royalti dari batu bara berkurang.

"Tidak di laporan ini macam-macam, ada invoice tidak benar, atau invoice ganda dan karena ini ekspor pakai USD yang angkanya kurang lebih USD 27,062 miliar. Jadi unreportingnya USD 27,062 miliar dari 2006-2016 kalau dikurskan dengan Rp 13.500 kurang lebih Rp 365,3 triliun," kata Firdaus.

"Nah ini kan berimplikasi pada kewajiban perusahaan, basis royalti, pajak, kan dihitung dari nilai penjualan. Karena nilai penjualan lebih rendah dari harga sebenarnya itu berakibat pada indikasi berkurangnya kewajiban mereka pada negara royalti dan pajak. Nilainya itu kalau di-rupiah-kan Rp133,6 triliun dari 2006-2016," sambungnya.

Firdaus mengatakan kajian itu dilakukan dengan metode analisis kewajaran dan menggunakan data yang diperoleh dari pemerintah. Ia menyatakan terdapat perbedaan data yang dicatatkan oleh sejumlah instansi pemerintah.

Data yang dimaksud misalnya soal volume ekspor batu bara Indonesia dari pada dari 2006 hingga 2016 yang dicatat oleh Kemendag dan ESDM. Selama tahun 2006-2016, data ekspor batu bara yang dicatat Kemendag adalah 3.421,6 juta ton, sementara menurut catatan kementerian ESDM volume ekspor batu bara Indonesia periode yang sama sebesar 2.902,1 juta ton. Dari 2 data itu, terdapat perbedaan data ekspor sebanyak 519,6 juta ton.

Firdaus mengatakan, dengan adanya indikasi kerugian negara itu maka sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian yang sangat serius dalam mengusut kerugian itu. Ia mengimbau pemerintah untuk segera membenahi celah yang berdampak pada kerugian negara ini.

"Selain itu, meminta aparat penegak hukum, khususnya KPK untuk melanjutkan koordinasi dan supervisi SDA dengan menitikberatkan pada sisi penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara," imbuh Firdaus.

Untuk memperjelas indikasi kerugian negara Rp133,6 triliun di sektor batu bara ICW kemudian menyusun dan meluncurkan buku berjudul 'Batu Bara dan Ancaman Korupsi'. Buku tersebut berisi tentang temuan transaksi aliran dana di sektor batu bara sejak 2006-2016.

Diselidiki

Sementara itu Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, temuan ini akan diselidiki oleh pihaknya. Jika memang ada indikasi pelanggaran hukum dan barang bukti cukup kuat, KPK akan menindaknya.

"Hal semacam ini harus difollow up dengan detail dan diselediki untuk kemudian penegakan hukum bisa bertindak kalau buktinya memang konkrit," kata Agus di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan KPK bakal menganalisis hasil kajian ICW tersebut. KPK menyatakan telah melakukan pencegahan di bidang mineral dan batu bara.

"Nanti KPK tentu akan mempelajari lebih lanjut. KPK juga sudah masuk pada sektor energi ini melalui kegiatan pencegahan di korsup minerba," ujar Febri. [htc]

Loading...
under construction
loading...