logo

5 Jul 2018

Menolak Lupa Sejumlah Kasus, Besok Umat Islam Gelar Aksi 67

Menolak Lupa Sejumlah Kasus, Besok Umat Islam Gelar Aksi 67


posmetroinfo -  Ormas Persaudaraan Alumni 212 (PA212), Aliansi Anak Bangsa, dan Koordinator Pelaporan Bela Islam mendukung Aksi 67 Tegakkan Keadilan terhadap penegakan hukum terhadap sejumlah kasus yang terjadi di pemerintahan Jokowi.

Kadiv Hukum PA 212, Damai Hari Lubis, Senin (2/7) menyatakan,”menghimbau dan mengajak agar masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi dan turun untuk melakukan aksi unjuk rasa keprihatinan pada tanggal 6 Juli 2018 yang akan dimulai dari istiqlal setelah sholat Jumat menuju gedung kementrian dalam negeri dan bareskrim mabes polri agar kementrian dalam negeri membatalkan atau menarik pelantikan ‘Iwan Bule‘ mantan Kapolda Metro Jaya sebagai Plt.Gub Jawa Barat yang melanggar perundangan – undangan yang berlaku.”


Serta menyangkut stagnasi proses hukum terhadap terlapor Viktor Laiskodat, Cornelis, Ade Armando serta Guntur Romli terhadap penodaan agama islam dan tokoh ulama serta ujar kebencian yang diduga dilakukan para terlapor.

Untuk itu Ormas PA 212, Aliansi Anak Bangsa (AAB) serta Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) menyatakan akan menghadiri serta mendukung penuh aksi yang dihimbau oleh KH. Shobri Lubis tersebut, dikarenakan selain aksi tersebut adalah suara tuntutan penegakan hukum, juga adalah bagian dari ‘peran masyarakat’.

“Sehingga aksi dimaksud adalah kegiatan sah, serta aksi merupakan suara yang menuntut keadilan yang berpayung hukum. Adapun menurut kami dari PA 212 aksi tuntutan penegakan hukum serta keadilan ini adalah lintas SARA,” ujar Damai.

Damai menegaskan, karena penegakan hukum adalah mesti diterapkan untuk semua WNI tanpa terkecuali, terhadap peristiwa pelanggaran hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh tajam kebawah tumpul keatas.

“Siapa saja oknum yang melakukan pelanggaran hukum, maka yang berwenang harus memprosesnya secara jelas, transparan, profesional, proporsional serta objektif. Karena secara konstitusi dasar RI, semua orang sama di mata hukum,” pungkas Damai Hari Lubis. [swa]

Loading...
under construction
loading...