logo

4 Agt 2018

Gerindra: Jokowi Tak Percaya Diri Menghadapi Pilpres 2019

Gerindra: Jokowi Tak Percaya Diri Menghadapi Pilpres 2019


posmetroinfo - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ferry Juliantono menilai capres petahana Joko Widodo (Jokowi) tidak percaya diri menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu berpendapat hal ini bisa dilihat dari belum diumumkannya calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi mantan gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta itu.

Menurut dia, kalau belum diumumkan berarti Jokowi masih perlu mencermati apa yang akan diputuskan oleh kubu Prabowo soal cawapres dan koalisi. Dia menegaskan, hal inilah yang menunjukkan sikap ketidakpercayaan Jokowi karena harus menunggu dari kubu Prabowo.

Selain itu, menurut Ferry, ketidakpercayaan Jokowi yang lain karena tingkat elektabilitas sebagai petahana kurang dari 50 persen. “Bagi seorang petahana, angka itu mengkhawatirkan,” tegas Ferry di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8).

Penyebab lain, kata Ferry, penguasa khawatir terhadap sentimen gerakan #2019GantiPresiden. Ditambah lagi situasi ekonomi belakangan ini yang agak kurang menguntungkan bagi petahana.

“Akhirnya, katanya sudah dikantongi nama (cawaperes) tapi belum diumumkan,” katanya.

Dia mengatakan bisa jadi kubu Prabowo yang lebih dulu mengumumkan nama cawapres. Sebab, dia menegaskan, kubu Prabowo sudah solid dan kemungkinan partai yang ada di dalam koalisi keluar membentuk poros baru sangat kecil.

“Bisa jadi kami duluan, ini karena kalau dilihat yang sebelah sana itu mereka buying time. Karena kemungkinan keluar dan membentuk poros baru ada di kubu sana,” katanya.

“Mudah-mudahan bisa tanggal 6 (Agustus). Tapi, kalau tidak, mungkin lebih (dari tanggal 6),” ujar Ferry.

Dia juga mengatakan kubu Prabowo tidak terlalu memperhatikan siapa cawapres yang akan diputuskan Jokowi.

Menurut dia, jika dalam beberapa hari ke depan Prabowo sudah memutuskan, maka tentu ada satu faktor yang harus dicermati. Yakni soal proses judicial review soal masa jabatan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun soal presidential threshold (PT) 20 persen. “Jadi itu penting buat dicermati,” tegasnya. [jpnn]

Loading...
under construction
loading...