logo

4 Agt 2018

Jokowi-Prabowo Diusulkan Bertemu, Ada Apa?

Jokowi-Prabowo Diusulkan Bertemu, Ada Apa?


Oleh: Fauziah Mursid

Sekretaris jenderal partai politik pengusung bakal calon presiden pejawat Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Usulan agar Jokowi menemui ketua umum Partai Gerindra itu disampaikan dalam pertemuan di Bogor, Selasa (31/7).

"Itu sangat positif untuk membangun dialog untuk membangun gotong royong," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat hadir dalam diskusi PARA Syndicate di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/8).

Menurut Hasto, dialog kepemimpinan antara Jokowi dan Prabowo memiliki makna penting. Dialog juga diyakini akan membuat suasana di tataran masyarakat lebih sejuk. "Dan jangan sampai kontestasi membelah persatuan bangsa," ujar Hasto.

Apalagi, lanjut dia, pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, merupakan bagian dari proses demokrasi. Pemilu merupakan alat untuk mencari pemimpin. Sehingga siapa pun yang terpilih adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia. "Dengan dialog itu kita bisa membangun kesepahaman," kata Hasto.

Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate juga menilai komunikasi Jokowi dan Prabowo akan berdampak positif bagi iklim demokrasi di Indonesia. Apalagi, hubungan Jokowi dan Prabowo sudah terbangun sejak lama.

"Jika ada dialog antara dua tokoh ini, ini bisa menunjukkan ke masyarakat kalau demokrasi di Indonesia berjalan baik," ujar Jhonny. Namun, belum ada kepastian waktu dan tempat pertemuan Jokowi dan Prabowo dilakukan.

Jika merunut ke belakang, relasi kedua tokoh negara itu mulai muncul dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Tak lama atau dua tahun berselang, Jokowi dan Prabowo berhadapan dalam pemilihan presiden yang dimenangkan Jokowi.

Meskipun sudah terpilih sebagai Presiden, Jokowi masih menemui Prabowo dalam sejumlah kesempatan. Salah satunya, pada 17 November 2016. Bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi menyatakan, perbedaan politik jangan memecah belah masyarakat. Prabowo pun memastikan tidak akan bersikap destruktif.

Kini, menjelang pilpres tahun depan, potensi head to head antara Jokowi dan Prabowo terbuka lebar. Namun, belum ada kepastian perihal posisi bakal calon wakil presiden. Proses komunikasi di internal koalisi masih terus berjalan.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik langkah koalisi Jokowi yang selalu mengklaim sudah solid. Ini karena sosok cawapres belum diumumkan.

"Malah mengumumkannya terakhir tanggal 9 atau 10. Kesan yang ditangkap ini mau intip-intip ini," kata Riza di Jakarta, kemarin.

Ia menilai, pejawat harus percaya diri dalam mengumumkan pasangan terlebih dahulu. Hal itu juga dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sembilan tahun lalu. Saat itu, menjelang Pilpres 2009, SBY mengumumkan Boediono sebagai pendamping.

"Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ditunggu-tunggu pasti kita sampaikan. Partai Gerindra ini belajarnya dari PDIP, soal umum-umumkan ini soal belakangan," ujar Riza.

Riza mengatakan, sebagai ganti, kubu Prabowo telah menyiapkan segala hal untuk bertarung dalam pilpres mendatang. Hal-hal itu meliputi platform koalisi, penentuan bacapres, visi misi serta program, dan menyusun tim pemenangan. "Tinggal pembahasan terkait cawapres," kata Riza.

Sekjen PAN Eddy Suparno menambahkan, setiap parpol memiliki proses dan mekanisme dalam mengambil keputusan dan menentukan arah politik. Ini termasuk sosok bacapres ataupun bacawapres.

Hal itu disampaikan Eddy setelah PAN mendapat surat dari Persaudaraan Alumni 212 yang meminta agar parpol pendukung Prabowo mengikuti rekomendasi hasil ijtima ulama GNPF dan tokoh nasional. "Saya pikir biarkanlah nanti dinamika di parpol itu tentukan sikap politiknya," ujarnya.

Eddy menegaskan, PAN sejak awal menghormati rekomendasi dari ijtima ulama GNPF yang merekomendasikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai bacawapres Prabowo. Kendati begitu, PAN tetap berharap Prabowo menggandeng ketua umum PAN, yaitu Zulkifli Hasan.

Rakernas PAN akan digelar pada 6-7 Agustus 2018. Rakernas itu akan membahas evaluasi mandat PAN yang hendak mencalonkan Zulkifli sebagai capres atau cawapres sebagaimana Rakernas 2017. Rakernas juga akan menentukan sikap politik PAN dalam pilpres mendatang. [rol]

Loading...
under construction
loading...