logo

4 Agt 2018

Kubu Prabowo Solid, Parpol Kubu Jokowi Berpeluang Hengkang

Kubu Prabowo Solid, Parpol Kubu Jokowi Berpeluang Hengkang


posmetroinfo - Ketua Umum (Ketum) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dan Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diisukan sudah deal mengusung Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres). Namun, kabar ini dibantah Wakil Ketum Partai Gerindra Ferry Juliantono.

Menurut Ferry, SBY tidak menyodorkan nama termasuk AHY. SBY menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk memutuskan cawapres.

Lantas apakah jika benar AHY yang dipilih, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan hengkang dari koalisi Prabowo? Ferry mengatakan, kemungkinan PAN dan PKS keluar dari koalisi untuk membentuk poros baru relatif sangat kecil. Sebab, kata dia, ada keterbatasan jumlah porsi untuk memenuhi syarat presidential threshold (PT) 20 persen.

“Kami dalam posisi yang sangat solid, Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat (solid),” kata Ferry di Menteng, Jakarta, Sabtu (4/8).

Dia mengatakan kondisi ini berbeda dengan koalisi di kubu Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ferry, partai di koalisi Jokowi relatif punya suara yang cukup membentuk poros baru.

Ferry mencontohkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golongan Karya (Golkar) sudah cukup memenuhi presidential threshold (PT) 20 persen untuk membentuk poros baru jika mereka keluar dari koalisi Jokowi. Partai-partai itu juga tentu memikirkan coat-tail effect atau efek ekor jas, sehingga mereka pengin menjagokan tokoh partainya untuk meningkatkan elektabilitas di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ferry membandingkan partai-partai yang ada di kubu Prabowo sudah tidak terlalu masalah dengan coat-tail effect. Sebab, koalisi Partai Gerindra, PKS dan PAN, sudah relatif lebih lama berproses atau sejak 2014 silam.

Ferry berujar, hal ini akan membuat pemilih sudah bisa menganalogikan pengaruh Prabowo terhadap elektabilitas PKS dan PAN. “Nah, dengan Partai Demokrat karena baru bergabung mudah-mudahan kami bisa membangun pengaruh efek ekor jas itu dan faktor Pak Prabowo terhadap partai pendukungnya,” ujar Ferry.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan, persoalan penentuan cawapres juga akan membuat peluang partai di koalisi Jokowi hengkang.

Menurut dia, nama-nama cawapres yang akan diputuskan sebagai cawapres oleh Jokowi relatif lebih banyak. Baik dari kalangan partai maupun nonpartai.

“Saya berpendapat sepertinya Pak Jokowi akan memutuskan cawapres bukan berasal dari partai. Karena kalau dari parpol, harusnya Jokowi sudah mengumumkan relatif lebih cepat misalnya saat ketemu dengan para pimpinan partai waktu itu,” katanya.

Sedangkan kubu Prabowo, klaim Ferry, sudah tidak ada lagi kesulitan menentukan cawapres. Sebab, nama-nama yang ada tidak banyak. “Relatif hanya ada beberapa nama yang harus dipilih oleh Pak Prabowo Subianto,” ungkap Ferry.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira mengatakan nama cawapres pendamping Jokowi tinggal diumumkan. Jokowi juga sudah bertemu dengan para ketua umum partai politik dan telah menyepakati dan menyerahkan keputusan soal cawapres kepada sang petahana.

"Saya kira tinggal kapan diumumkan," tegas Andreas di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8).

Menurut Andreas, sejauh ini tidak ada hambatan bagi kubu Jokowi dalam hal cawapres meskipun belum mengumumkan nama. Para ketum parta sepakat menyerahkan kepada Jokowi.

Menurut Andreas, dalam politik wajar ketika ada harapan dan keinginan parpol dan ketua umum untuk menjadi yang terbaik. Namun, kata dia, yang harus dilakukan adalah mempertemukan semua keinginan dan harapan dalam satu visi misi yang sama.

Dia yakin partai koalisi pengusung dan pendukung Jokowi memiliki pemahaman yang sama. Hal itu terlihat dan terbukti dengan pertemuan Jokowi dan para ketum. Kemudian dilanjutkan dengan para sekretaris jenderal (sekjen) partai.

“Pada level decision making selesai dan ada kesepahaman, tinggal bagaimana program melaksanakan keputusan yang sudah dibuat," kata anggota Komisi I DPR itu. [jpnn]

Loading...
under construction
loading...