logo

4 Agt 2018

Larangan Gerakan #2019GantiPresiden, MUI Dikecam dan Harus Introspeksi Diri

Larangan Gerakan #2019GantiPresiden, MUI Dikecam dan Harus Introspeksi Diri


posmetroinfo - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendukung langkah MUI Jawa Barat melarang deklarasi gerakan tagar #2019GantiPresiden. Karuan saja dukungan MUI ini menuai reaksi negatif dari berbagai kalangan.

Penasehat Persaudaraan Alumni (PA) 212, DR H Eggi Sudjana SH Msi, mempertanyakan alasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendukung langkah MUI Jawa Barat melarang deklarasi gerakan tagar #2019GantiPresiden. Ia menilai, kebijakan MUI tersebut bukan hanya telah melampaui kewenangannya, tapi juga menabrak pasal 28 UUD 1945.

"Terkait kebijakan itu, yang pertama MUI harus introspeksi diri; apa legal standing MUI melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden?. Kedua, dari perspektif hukum, pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Jadi, MUI mesti sadar diri karena bukan kompetensi dia untuk melarang-larang begitu, dan tidak sesuai juga dengan amanat konstitusi negara," kata Eggi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018).

Terkait kemungkinan kebijakan tersebut keluar karena Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin saat ini juga duduk sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Jokowi, ia menjelaskan, secara badan hukum, MUI merupakan kumpulan Ormas-Ormas Islam. Karena itu, sangat tidak dibenarkan jika di satu sisi Ma'ruf masih ketua umum MUI, sementara di sisi lain masuk BPIP.

"BPIP itu setingkat menteri dan berada di bawah presiden, sehingga  Ma'ruf harus tunduk kepada presiden," katanya.

Pasalnya, dengan melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden, MUI justru telah terlibat politik praktis, bahkan telah bertindak melampaui kewenangannya, dan keluar dari khittahnya.

Ia bahkan mempertanyakan, kalau MUI melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden, mengapa MUI juga tidak melarang deklarasi mendukung Jokowi.

"Bahkan Partai Golkar membentuk Golkar-Jokowi (Gojo), dan iklan Gojo bukan hanya tayang di TVOne, tapi juga di beberapa titik reklame di Jakarta dalam ukuran besar," terang dia.

Untuk diketahui, MUI Pusat mendukung langkah MUI Jawa Barat agar deklarasi gerakan tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Tanah Pasundan. Larangan ini untuk mencegah konflik di tengah tensi politik saat ini. Tak hanya Jabar, MUI Pusat berharap hal tersebut tidak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

"Sikap hati-hati MUI tersebut semata didasarkan pada ikhtiar untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan (mafsadat) berupa konflik, gesekan, dan ancaman perpecahan bangsa," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta, Kamis (2/7/2018).

Lumrah

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan tagar Ganti Presiden 2019 merupakan hal yang lumrah di tengah 'genderang perang' merebut opini publik di tengah kontestasi Pilpres setahun lagi.

"Terlebih pak Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra) hari ini sudah ditetapkan sebagai Calon Presiden dalam Rakernas, jadi segala macam tagline politis di media sosial sudah bagian dari strategi pemenangan Pemilu Presiden 2019," ujar Arbi di Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Ia menyebutkan, pihak oposisi sengaja mengangkat sisi kelemahan dari pemerintahan Jokowi yang masih dinilai belum cukup baik dan tidak populer untuk menggiring opini public. [htc]

Loading...
under construction
loading...